Wahana Tata Dirikan Unit Usaha Syariah

Written By Ayesha on Senin, 27 Januari 2014 | 1/27/2014

republika/wihdan hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) secara resmi mendirikan unit usaha syariah, Aswata Takaful. Aswata menyampaikan kalau pendirian ini adalah bukti komitmen perusahaan untuk melengkapi diri dan meningkatkan kemampuan melayani nasabah.

Presiden Direktur PT Asuransi Wahana Tata, Christian Wanandi di Jakarta, Senin (27/1) mengatakan perseroan telah berdiri lebih dari 49 tahun. Memasuki 2014, Aswata yakin perekonomian nasional masih akan berkembang baik.

Begitu juga industri keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu tak heran, Aswata pun mendirikan UUS yang fokus mengejar segmen syariah.

Apalagi saat ini banyak klien dan mitra Aswata yang meminta didirikan UUS. Lagipula pendirian Aswata Takaful merupakan cerminan dan komitmen kuat perseroan untuk berekspansi.

Direktur Penjualan dan Pemasaran Aswata, MTh Ratnawati, menyatakan akan melayani nasabah perorangan dan segmen komersial. di tahun pertama ini Aswata fokus di tiga produk. Antara lain, produk asuransi kendaraan, properti dan alat berat. Fokus ketiga produk tersebut karena berkaitan dengan terus tumbuhnya jumlah penjualan kendaraan bermotor dan properti. Demikian juga dengan alat berat. 

Hanya saja ungkap dia, memang fokus utama lebih ke segmen kendaraan bermotor dengan total rencana kontribusi 60 persen. Sementara komposisi properti mencapai 30 persen dan alat berat 10 persen.

Pengembangan Ekonomi Syariah Bisa Datangkan Pendanaan Jangka Panjang


peta mauritania
REPUBLIKA.CO.ID, NOUAKCHOTT -- Bank Sentral Mauritania mengumumkan akan mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari upaya memodernisasi sistem perbankan. 

Selain itu juga menyediakan dana jangka panjang bagi perusahaan yang berkembang di negeri tersebut.

Meski ekonomi di negeri itu tumbuh, namun perbankan lokal yang selama ini menyokong sulit untuk menyediakan pendanaan jangka panjang. 

Pada pertengahan 2013, tutur Gubernur Bank Sentral, Sid'Ahmed Ould Raiss 79,3 persen bank menyediakan pendanaan jangka pendek.rata-rata tenor atau waktu  pembiayaan hanya satu tahun ke bawah. 

Angka ini meningkat dari 2012 yang mencapai 76 persen.Ia menambahkan salah satu kendala utama pengembangan sektro swasta di negeri itu adalah kelangkaan pendanaan jangka panjang.Sebelumnya dua negara Sub-Sahara, Nigeria dan Djibouti telah mengembangkan prinsip-prinsip keuangan syariah. 

Begitu juga dengan Maroko yang telah mengajukan RUU Ekonomi Syariah.Raiss menambahkan pengembangan bursa efek akan memungkinkan penerbitan dua instrumen, baik konvensional dan syariah.

Termasuk, ucap dia, penerbitan sukuk negara.Tahun lalu dua bank kredit syariah lahir di Mauritania, yaitu Banque Al Muamala As Sahiha dan Maurisbank. 

Sementara dua tahun sebelumnya, bank yang 60 persen sahamnya dimiliki IDB dan 40 persen dimiliki Bank Asya, yaitu Banque Islamique de Mauritanie lahir juga di negeri itu.

Mauritania Akan Kembangkan Industri Keuangan Syariah

arrisalah.net

REPUBLIKA.CO.ID, NOUAKCHOTT -- Bank Sentral Mauritania mengumumkan akan mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari upaya memodernisasi sistem perbankan. 

Selain itu juga menyediakan dana jangka panjang bagi perusahaan yang berkembang di negeri tersebut.Gubernur Bank Sentral, Sid'Ahmed Ould Raiss, dikutip dari Reuters, Kamis (23/1) mengatakan strategi untuk pengembangan sistem keuangan Islam sedang dipersiapkan. Sehingga bisa mengidentifikasi kunci utama perbankan syariah. 

Selanjutnya, negara pun yakin bisa mempromosikan dan merevitalisasi seluruh potensi sektor ini. Ekonomi Mauritania tumbuh dengan sangat baik di 2013. 

Angkanya bahkan melebihi pertumbuhan makro Indonesia, yaitu sebesar 6,9 persen. Negara dengan jumlah penduduk 3,2 juta orang memiliki cadangan bijih besi, tembaga dan emas. Tak heran eksplorasi lepas pantai untuk sektor minyak dan gas begitu tinggi di negeri itu.

Sinergi BSM-Mandiri Percepat Layanan Gadai Syariah

Pandega/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Mandiri secara resmi memulai operasional Konter Layanan Gadai (KLG) di Bank Mandiri. Beroperasinya layanan Gadai Emas BSM merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama kedua perusahaan pada 2 Mei 2013.

Kerja sama itu menyebutkan, Bank Mandiri sebagai induk dan BSM selaku anak perusahaan sepakat mengembangkan layanan gadai emas. Bentuk layanan yang disepakati mencakup dua hal yakni Referral dan Konter Layanan Gadai.

Kerja sama ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Bagi BSM sinergi dengan induk perusahaan yang memiliki lebih dari 1.800 cabang ini mempercepat pengembangan layanan gadai syariah. Sementara bagi Bank Mandiri sinergi ini meningkatkan Fee Based Income (FBI). Memang hingga kini hanya bank syariah yang dapat membuka layanan gadai.
 
Direktur Bank Syariah Mandiri Hanawijaya menyatakan untuk tahap awal kedua pihak sepakat membuka empat outlet. Keempatnya berlokasi di Makassar, Surabaya, Jakarta-Pasar Baru dan Jakarta-Gedung Antam. Proses trial ini membuahkan hasil yang baik dimana hingga Desember 2013, omzet total keempat outlet mencapai Rp 10,7 miliar. 

Selain dengan Bank Mandiri, BSM juga bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Total saat ini terdapat 32 outlet KLG di kantor PT Pos Indonesia dengan omzet per 31 Desember 2013 mencapai Rp 114,23 miliar.

Kepala Divisi Gadai BSM, Jeffry Prayana menyampaikan BSm memulai pilot project layanan Gadai Emas pada 16 Maret 2009. Produk gadai emas BSM bertujuan membiayai kebutuhan keuangan jangka pendek bagi nasabah. Obyek gadai adalah emas (batangan dan perhiasan) 16-24 karat.

Jangka waktu pembiayaan gadai emas adalah empat bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali. Selain itu nilai pembiayaan berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 250 juta dengan finance to value 90 persen dari nilai taksiran. Ia juga menjelaskan hingga 31 Desember omzet gadai emas mencapai Rp 4,45 triliun dengan outstanding Rp 1,22 triliun. 

Sementara itu fee based yang dihasilkan sebesar Rp 215 miliar. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mengumpulkan omzet Rp 3,8 triliun dan fee based Rp 157 miliar.

Maroko Sulit Berkompetisi dengan Tetangga Arab

maroko

REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Anggota parlemen Maroko, Abdeslam Ballaji, menyatakan saat ini Maroko sulit berkompetisi secara regional. Bahkan jika parlemen menyetujui RUU Ekonomi Syariah.

Tak hanya dengan tetangga Arab, kompetisi regional menurut dia juga melibatkan negara besar lainnya. Dikutip dari Bloomberg, Kamis (23/1), negara itu antara lain Inggris yang berencana menerbitkan sukuk senilai 200 juta poundsterling. Begitu juga dengan Pemerintah Hongkong yang sejak Januari 2014 menerbitkan aturan yang mengizinkan produk syariah.

Namun satu hal yang terpenting, menurut Sekretaris Jenderal, Asosiasi Partisipasi Pelaku Keuangan Maroko (MAPF) Said Amaghdir, Maroko bisa meraih investasi yang begitu besar jika RUU Ekonomi Syariah disahkan. MAPF memperkirakan investasi dalam bentuk produk syariah bisa mencapai 7 miliar dolar AS di 2018.

Sementara itu menurut salah satu CEO Attijariwafa Bank, Ismail Douiri, banyak masyarakat Maroko yang salah persepsi mengenai manfaat perbankan syariah.Ia mengatakan industri keuangan syariah sering digambarkan lebih murah baik pembiayaan maupun bagi hasil. ''Keuangan syariah bukan kegiatan amal, kita tak boleh menurunkan biaya,'' tutur dia dikutip dari Bloomberg, Kamis (23/1).

Masyarakat Maroko Lebih Menginginkan Bank Syariah


Republika/Aditya Pradana Putra
REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Senior Credit Officer dari lembaga Moody's Investors Service, Khalid Howladar, menyatakan konsumen muslim rata-rata lebih memilih bank syariah di bandingkan konvensional. Bahkan, ungkap dia jika biaya berbagai produknya lebih tinggi.

Dikutip dari Bloomberg.com, Howladar, Kamis (23/1), menyatakan secara historis bank syariah tumbuh dua kali lipat dibanding bank konvensional. Khususnya di negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Selain itu umumnya perbankan syariah memiliki kecenderungan mengambil alih pasar dari sistem konvensional. Artinya industri perbankan di Maroko akan memiliki masa depan cerah.'
Hanya saja jika parlemen Maroko menyetujui rancangan undang-undang ekonomi syariah. RUU Ekonomi syariah juga memuat aturan terkait perbankan syariah dan penerbitan sukuk.

Muamalat-Pos Indonesia Kerja Sama Perluas Layanan

Republika/ Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Muamalat Indonesia menggandeng PT Pos Indonesia untuk mengoptimalkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa perbankan berupa penyetoran uang tunai maupun pembayaran tagihan.
Penandatanganan kerja sama dilakukan antara Direktur Keuangan dan Operasional Muamalat Hendiarto dan Direktur Utama Pos Indonesia Budi Setiawan, di Gedung Pos Indonesa, Jakarta, Rabu (22/1).

Menurut Hendiarto dengan sinergi ini maka Bank Muamalat dapat menggunakan gerai kantor pos untuk penyetoran dana tunai ke rekening tabungan dan giro milik nasabah di Bank Muamalat. Selain itu nasabah juga mendapatkan virtual account yang disediakan Muamalat untuk keperluan pembayaran tagihan dna cicilan melalui berbagai delivery channel.

"Kami juga akan menempatkan sejumlah mesin ATM di beberapa jaringan kantor pos Indonesia, yang terhubung secara elektronik dengan sistem TI Muamalat secara real time," kata Hendiarto.

Dengan begitu tambahnya, program kerja sama ini dapat meningkatkan intensitas transaksi nasabah sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) Muamalat khususnya segmen ritel. "Kami perbankan syariah harus dituntut selalu tumbuh, dengan cara antara lain memperluas jaringan melalui pemanfaatan jaringan kantor pos," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pos Indonesia Budi Setiawan mengatakan, kerja sama dengan Bank Muamalat sebelumnya sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu. "Bedanya mulai tahun 2014, Pos Indonesia sesuai regulasi perbankan, tidak lagi diperbolehkan membuka rekening baru nasabah. Yang membuka rekening Bank Muamalat, tetapi pembayaran berbagai keperluan nasabah tetap makin diperluas di Pos Indonesia," ujar Budi.

Ia menuturkan, dalam kerja sama tersebut Pos Indonesia mendapatkanfee atas jasa chaneling bank produk-produk Muamalat. "Pada tahun 2012 transaksi produk Muamalat melalui Pos Indonesia mencapai 1 juta transaksi per bulan. Namun memasuki tahun 2013 turun hingga 50 persen karena perubahan skema bahwa pembukaan rekening tidak boleh lagi dilakukan Pos Indonesia," ujar Budi.

Terkait dengan pendapatan fee Pos Indonesia dari transaksi layanan Muamalat, ia menjelaskan masih relatif kecil. "Kontribusinya masih kecil atau berkisar 3 persen terhadap total pendapatan Pos Indonesia dalam setahun," ujar Budi.

ndustri Asuransi Syariah Oman Hadapi Tantangan Batasan Investasi


REPUBLIKA.CO.ID, MUSCAT -- Asuransi Islam atau takaful akhirnya berdiri di Kesultanan Oman. Sementara dua takaful lainnya juga berencana akan berdiri. 

Kehadiran takaful bisa mengubah industri asuransi yang sudah begitu padat. Hanya saja regulator belum membuat aturan mengenai asuransi syariah itu. Apalagi meski baru saja lahir, takaful harus menghadapi bermacam tantangan.

Kepala Eksekutif Al Madina, Gautam Datta menyatakan saat ini perseroan harus menghadapi batasan investasi asing. Dimana aturan hanya memperbolehkan investor memiliki saham sebesar 25 persn. Selain itu kepemilikan sekuritas pendapatan tetap juga dibatasi. Angkanya menurut dia hanya sebesar 10 persen.

CMA, ujar dia akan mencoba lebih fleksibel menghadapi kenyataan ini dengan memenuhi batasan tersebut. Hanya saja menurut dia solusi jangka panjang bagi industri syariah memerlukan perluasan pasar.''Ini adalah aspek yang penting untuk kelangsungan hidup bisnis takaful,'' tutur dia, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (21/1). 

Meski begitu ia mengaku tak mengharapkan perubahan segera untuk pangsa pasar syariah. Namun perseroan memproyeksikan aset akan tumbuh sebesar 11,9 persen di 2014 atau mencapai 45,8 juta riyal. Selain itu di 2015 meningkat 12,9 persen di 2015. Dengan tingkat pengembalian di kisaran sembilan persen.

Perusahaan menyelesaikan penawaran umum perdana di bulan November 2013. Dengan menjual 66,67 juta lembar saham senilai 0,14 riyal per lembar. Sementara saham turun 2,1 persen sejak listing 10 Desember atau tertinggal 6 persen dibandingkan indeks saham utama Oman.

Al Rajhi Capital Bidik Sukuk Sebagai Investasi Perbankan


Sukuk
REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Al Rajhi Capital, berencana mengembangkan bisnis sukuk mereka di segala bidang. Salah satunya mereka akan memfokuskan kepada wakaf dan perusahaan asuransi.

Kepala Eksekutif Al Rajhi Capital, dikutip dari Reuters, Selasa (21/1), Gaurav Shah mengatakan akan memperluas bisnis sukuk mereka. Hal tersebut dengan memprioritaskan kepada investasi perbankan. ''Kau tak boleh memiliki pandangan sempit mengenai bisnis sukuk,'' tutur dia.

Al Rajhi Capital, yang berdiri sejak 2008, saat ini mengelola sekitar 30 miliar dalam bisnis pengelolaan aset. Angka ini meningkat lima kali lipat dibanding 2009. Di 2014, firma ini juga berkonsentrasi pada penggelaran dana yang telah dimiliki dibandingkan meluncurkan dana baru. Al Rajhi Capital mencatat angka 678 juta riyal dari peluncuran dana bagi pendanaan properti atau real estate.

Ia menambahkan saat ini tidak begitu banyak peluncuran sukuk yang dilakukan karena Al Rajhi telah memiliki semua bidang. Lagipula, ia menambahkan, jika memiliki sebuah institusi keuangan memiliki produk yang baik maka korporasi pasti akan menggunakannya.

Ekspansi, Al Madina Takaful Akan Bangun Tujuh Cabang Baru


Republika/Wihdan Hidayat
REPUBLIKA.CO.ID, MUSCAT -- Asuransi Islam atau takaful akhirnya berdiri di Kesultanan Oman. Perusahaan asuransi syariah tersebut bernama Al Madina Takaful.

Meski baru berdiri, Al Madina Takaful berencana melakukan ekspansi. Kepala Eksekutif Al Madina Takaful, Gautam Datta mengatakan dua atau tiga tahun ke depan perusahaan berencana menambah tujuh cabang baru. Saat ini perseroan baru memiliki tiga cabang di Oman. Mereka juga akan mendistribusikan produk mereka melalui perbankan syariah, dimana prakteknya disebut bancatakful. 

Langkah Al Madina tersebut akan diikuti oleh perusahaan asuransi lokal yang saat ini sudah go public, TKOS.OM. Perusahaan yang sahamnya dimiliki Kuwait T'azur Takaful, telah melakukan penawaran saham perdana Desember lalu. 

Awal 2013 lalu, regulator di Oman setuju perusahaan asuransi Oman United Insurance menggabungkan diri dengan perusahaan takaful mereka. Hanya saja tak ada rencana lebih lanjut.Dua asuransi itu baru bukan konversi yang sudah ada. Diharapkan dalam lima tahun takaful mampu meraih empat persen dari keseluruhan pangsa pasar asuransi di Oman.

ADEP Ikut Meningkatkan Ketahanan Pangan

Ekonomi syariah (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Abu Dhabi Equity Partners (ADEP), memulai program pendanaan syariah bagi industri peternakan Brasil. Program pendanaan syariah senilai 25 juta dolar AS ini pertama kali dilakukan di Brasil. 

Menurut Managing Partners ADEP, Muneef Tarmoom, saat ini pihaknya bercita-cita untuk ikut dalam meningkatkan ketahanan pangan. Khususnya melalui kerjasama Selatan-Selatan. 

Menurut WTO, defisit perdagangan pertanian di Timur Tengah antara 1990 hingga 2012 terus meningkat. Angka itu dari 7 miliar dolar AS menjadi 73 miliar dolar. Dengan pertumbuhan populasi, berkurangnya jumlah air tanah, pertumbuhan urbanisasi dan perubahan pola makan maka defisit ini semakin besar. 

Sementara itu di saat yang sama, berdasarkan data FAO, pertanian di Brasil terus meningkat. Sehingga sangat tepat, bagi institusi keuangan Islam melakukan kerjasama atau berinvestasi di Brasil. 

Ulama dan ahli hukum, Hussain Hamid Hassan menyatakan program ADEP itu memberi peluang investasi jangka pendek yang unik bagi muslim. Tidak hanya memberikan keuntungan kompetitif tapi juga memberikan nilai dalam mendukung indutsri daging halal.Presiden Asosiasi Penasihat Keuangan Islam (ASAS). 

Aznan Hasan, menambahkan, kalau pembiayaan ADEP itu menunjukkan industri keuangan Islam bisa mengembangkan produk berbasisi komoditas di pasar internasional. Sementara di saat yang sama memiliki aktivitas ekonomi riil.

Dunia Syariah

Info Syariah

Republika Online

Informasi Islami